Uni Eropa menolak eksistensi minyak sawit Indonesia secara halus. Di mana 28 negara anggota Uni Eropa berkomitmen guna meyakinkan keberlanjutan bioenergi dan terus maju untuk mengisi target energi dan iklim 2020 dan 2030.

 

“Kami pun terus mengarah ke Energy Union yakni dengan memanfaatkan energi yang aman, tercapai dan berkelanjutan,” ujar Duta Besar Uni Eropa guna Indonesia Vincent Guérend, dalam penjelasan tertulisnya, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

 

Sebagai unsur dari kerangka kepandaian komprehensif kami, Uni Eropa mempunyai target baru dan mengikat tentang energi terbarukan guna tahun 2030 yakni sekurang-kurangnya 32%. Target ini diamini oleh Parlemen Eropa dan Negara-negara Anggota Uni Eropa pada bulan Juni tahun lalu melewati diadopsinya Arahan Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive/ REDII).

 

Biofuel ialah elemen urgen dari kepandaian energi terbarukan Uni Eropa. Namun, peraturan dibutuhkan untuk meyakinkan buatan bahan baku (feedstock) guna biofuel adalahbahan berkelanjutan dan tidak mengakibatkan deforestasi melewati perubahan pengunaan lahan tidak langsung (indirect land use change/ ILUC).

 

Oleh karenanya, Arahan Energi Terbarukan (bentuk hukum Uni Eropa) yang sekarang sudah berlaku, menilai pula sebuah pendekatan baru guna meyakinkan bahwa tumbuhan yang dipakai untuk buatan biofuel.

 

“Tidak berasal dari lokasi yang merasakan deforestasi atau lahan gambut, di mana juga diproduksinya dan tumbuhan tersebut tidak sekedar mengalihkan produksi beda ke lokasi yang tinggi karbon dan bernilai alam tinggi lainnya,” ujarnya.Dalam REDII tersebut dilafalkan bahwa mulai Januari 2024 bakal ada pengurangan bertahap guna jumlah biofuel dari jenis tertentu dalam pemenuhan target energi terbarukan. Bagi implementasi arahan ini, Komisi Eropa mengadopsi delegated act (aturan pengamalan Komisi Eropa) pada tanggal 13 Maret atas permintaan Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa.

 

Dalam kurun masa-masa dua bulan masa pengkajian, kedua lembaga ini mempunyai hak untuk mengaku keberatan. Bila tidak ada keberatan, maka sesudah kurun masa-masa tersebut, aturan in bakal disahkan/ diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa (Official Journal of the European Union).

 

Komisi Eropa bakal mengkaji ulang data dan andai perlu metodologinya pada tahun 2021 dan akan mengerjakan revisi Delegated Act itu pada tahun 2023. Pada ketika itu, segala upaya Indonesia (seperti evolusi pada ISPO, moratorium, kepandaian satu peta, atau rencana aksi nasional yang baru-baru ini diterbitkan) bakal dipertimbangkan.